Langsung ke konten utama

7 Parpol Lolos Seleksi Berkas di KPUD Balikpapan

7 Parpol Lolos Seleksi Berkas di KPUD Balikpapan, Perindo Paling Pertama


Ketua DPD Partai Perindo Balikpapan, Doni Rampes 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Balikpapan menyatakan 7 partai politik telah lolos seleksi berkas pendaftaran hingga pukul 12.00 Wita, Senin (16/10/2017). Dari ketujuh partai itu, Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi partai yang pertama kali lolos dengan jumlah anggota yang didaftarkan sebanyak 724 orang.

Ketua KPUD Balikpapan, Noor Thoha menjelaskan, saat ini ada Surat Edaran KPU pusat bernomor 580 tertanggal 12 Oktober 2017. Surat itu isinya KPU di daerah bisa meloloskan berkas pendaftaran partai politik selama jumlah daftar melebihi dari syarat minimal keanggotaan.

"Selama yang diserahkan ke KPU jumlah anggota parpolnya di atas 619 orang, maka tidak masalah, berkas itu akan kami terima dan dinyatakan lolos persyaratan pendaftaran," kata Noor Thoha saat disambangi Okezone di kantornya.

Namun KPUD tetap meminta perbaikan berkas apabila ada parpol yang belum memenuhi syarat berkas. "Kalau ada yang harus memperbaiki maka kami tunggu sebelum 24.00 Wita malam ini atau kami anggap tidak mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu 2019 di kota ini," tegasnya.

Sementara Ketua DPD Perindo kota Balikpapan, Doni Rempas mengatakan, partai yang dipimpinnya siap untuk menghadapi perhelatan pemilihan umum 2019 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

"Struktur organisasi kami sudah terbentuk 100 persen mulai dari DPD, 6 DPC sampai DPRT dan 7 organisasi sayap diantaranya GRIND, Barisan Indonesia Muda, Barisan Penjaga atau Baja, Pemuda Perindo dan Rescue Perindo," sebutnya.

Perindo memasang target bisa mendapatkan satu fraksi dengan minimal 4 kursi di DPRD Balikpapan. "Itu target kami dan semua lini di masyarakat kami masuki, baik pengusaha sampai rakyat biasa. Bahkan sudah terbentuk Perindo-Jek yang anggotanya adalah tukang ojek pangkalan," ucapnya.

Selain Perindo, partai yang lolos seleksi berkas diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, PSI, Nasdem, PKS dan Garuda. Sedangkan partai yang harus memperbaiki berkas yakni PPP, Hanura, Berkarya dan partai Demokrat.

Baca : 

Editor sekretariat

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nasib Pencalonan Rita Widyasari sebagai Gubernur Kaltim

Nasib Pencalonan Rita Widyasari sebagai Gubernur Kaltim dari Partai Golkar. Penetapan status tersangka dan ditahannya Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, oleh KPK berbuntut pada penetapannya sebagai calon gubenur Kaltim oleh Partai Golkar. Jika ada perubahan penetapan calon gubernur Kaltim dari Partai Golkar Kaltim, maka DPP akan meminta saran langsung Rita Widyasari dan DPD I Partai Golkar. Tetapi yang berhak mencabut atau merubah keputusan cagub Kaltim dari partai berlambang pohon beringin, oleh Tim Pillkada DPP Partai Golkar berdasarkan hasil keputusan rapat pleno. Hal itu disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim, Abdul Kadir.Dia mengungkapkan, sampai saat ini semua kegiatan dan tahapan di partai Golkar se-Kaltim berjalan normal. Sejak Rita Widyasari yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim itu ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dua dugaan korupsi perizinan sawit dan gratifikasi sejumlah proyek di Kukar, pencalonannya sebagai gubernur ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
7 Parpol termasuk Partai Idaman Tak Bisa Lanjut Verifikasi Faktual KPU memberikan keterangan terkait 7 parpol yang tidak lolos verifikasi faktual. KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait 9 partai politik (parpol). KPU menyebut dari 9 parpol itu, hanya 2 parpol yang bisa lanjut ke verifikasi faktual. "Hasil penelitian yang sudah dilakukan KPU atas tindak lanjut putusan Bawaslu terhadap 9 partai politik. Dari 9 partai politik, 2 partai politik dinyatakan dapat melakukan verifikasi faktual, 7 (parpol lainnya) tidak dapat verifikasi faktual," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bondjol, Jakarta Pusat. Di tempat yang sama, komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan 2 parpol yang lanjut ke verifikasi faktual yaitu PBB dan PKPI. Menurutnya, ada 2 hal yang membuat parpol lainnya tidak bisa lanjut yaitu terkait dokumen yang diserahkan ke KPU Pusat dan hasil penelitian daftar anggota di tingkat kabupaten/kota. "Dua parpol yang ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hati-Hati Panwascam Bisa Kena Pidana dan Denda

Hati-Hati Panwascam Bisa Kena Pidana dan Denda Hati-Hati Panitia Pengawas Kecamatan Bisa Kena Sanksi Dipidana dan Denda., Hal ini disebabkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan (Panwaslucam) mempunyai kewajiban untuk mengawasi setiap tahapan pemilihan umum / pemilihan kepala daerah di wilayah kecamatannya masing-masing. Nah, apabila panwascam ini lalai melaksanakan kewajibannya, maka akan ada ancaman hukuman pidana penjara dan juga hukuman denda yang menanti jika seandainya para komisioner panwascam ini melepas tanggungjawab yang sudah diberikan Undang-Undang. Sanksi Pidana dan Sanksi Denda Bagi Panwaslu Kecamatan Salah satu contoh ancaman pidana dan denda yang dapat diberikan kepada Panwaslu Kecamatan, misalnya para komisioner panwascam tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian juga bisa di pidana dan dikenakan denda apabila para panwascam tidak melaporkan kepada Panwaslu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya